Tindakan mengganggu rumah tangga orang lain dapat berimplikasi pada hukum di Indonesia, tergantung pada situasi dan bentuk perbuatannya. Hal ini diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hukum lain yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Mengganggu rumah tangga orang lain merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar […]
Dalam era digital, ancaman terkait penyalahgunaan teknologi semakin meningkat, salah satunya adalah modus kejahatan “terjebak video call seks (VCS)” yang sering digunakan untuk memeras korban. Pelaku menggunakan metode ini untuk merekam aktivitas pribadi korban tanpa izin, lalu mengancam akan menyebarluaskan rekaman tersebut jika korban tidak memberikan uang atau hal lain yang diminta. Bagaimana Modus Ini […]
Anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara. Dalam hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Anak hasil zina sering kali mengalami berbagai kerugian baik secara sosial, psikologis, maupun hukum, di antaranya: a. […]
Secara umum, dalam hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia, hutang suami tidak otomatis menjadi tanggung jawab istri, kecuali ada beberapa kondisi tertentu yang mempengaruhi status hutang tersebut. Berikut penjelasan mengenai hal ini: 1. Hukum Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019) Dalam perkawinan, berlaku prinsip harta bersama jika […]
Keterlambatan pembayaran gaji karyawan adalah salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi di berbagai perusahaan. Gaji merupakan hak utama karyawan atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ketika gaji tidak dibayarkan tepat waktu, hal ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan karyawan dan kepercayaan terhadap perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah mengatur […]
Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan umumnya dianggap melanggar asas keadilan dan prosedur hukum. Namun, sah atau tidaknya langkah tersebut sangat bergantung pada konteks kasus dan kekuatan alat bukti yang dimiliki penyidik. Untuk memastikan keadilan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme praperadilan. Menurut Pasal 112 dan Pasal 224 KUHAP, setiap orang yang dipanggil secara sah oleh […]
Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terhadap seseorang merupakan isu hukum yang sering diperdebatkan, terutama terkait dengan asas keadilan dan prosedur hukum acara pidana di Indonesia. Berikut adalah penjelasan umum terkait hal ini Pasal 1 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Menjamin asas due process of law di mana proses hukum harus dilakukan sesuai dengan […]
Daluarsa adalah batas waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum di mana seseorang dapat mengajukan pelaporan atau penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Setelah daluarsa ini berlalu, hak untuk melaporkan atau menuntut akan hilang, dan perkara tidak dapat diproses secara hukum. Daluarsa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pelapor maupun terlapor, serta untuk […]